HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

        Hak konstitusional (constitutional right) menurut Prof. JImly Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945 . Setelah amandemen UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia maka prinsip-pinsip HAM telah tercantum dalam konsitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern. Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam UUD 1945 adalah merupakan Hak konstitusional Warga Negara Indonesia.

Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk memahami konsepsi tentang hak-hak asasi manusia itu secara lengkap dan historis, ketiga instrumen hukum UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dapat dilihat dalam satu kontinum. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia yang telah diadopsikan ke dalam sistim hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi internasional dan deklarasi universal tentang hak asasi manusia serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya.

`           Hak Asasi Manusia atau HAM di atur dalam pasal 28 a – pasal 28 j UUD NRI 1945. Dalam pasal 28 A yang berbunyi :’ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Hal ini berarti warga negara indonesia mempunyai hak konstitusional berupa hak untuk hidup. Hak hidup adalah salah satu hak yang tidak bisa diganggu gugat dalam keadaan apapun (derogable right). Dalam hak hidup ini tercakup hak-hak lain sebagai konsep independensi manusia untuk hidup. Hak untuk berpendapat, hak untuk berkeluarga, hak untuk berketurunan, hak memeluk agama, hak untuk berkomunikasi dan memperolah informasi, serta hak untuk hidup sejahtera. Beberapa hak tersebut menjadi unsur-unsur yang mendukung terwujudnya “hak hidup”. keseluruhan materi ketentuan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, yang apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dapat kita kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Diantara keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable rights, yaitu:

Ø  Hak untuk hidup.

Ø  Hak untuk tidak disiksa.

Ø  Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.

Ø  Hak beragama.

Ø  Hak untuk tidak diperbudak.

Ø  Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan

Ø  Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

kelompok pertama adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yang meliputi:

1.      Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya

2.       Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.

3.      Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan.

4.      Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

5.      Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani

6.      Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.

7.      Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

8.      Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

9.      Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

10.  Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

11.  Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya.

12.  Setiap orang berhak memperoleh suaka politik.

13.  Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi:

1.      Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan.

2.      Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat

3.      Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

4.      Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan.

5.      Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan.

6.      Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.

7.      Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.

8.      Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

9.      Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran.

10.  Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.

11.  Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa.

12.  Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional.

13.  Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.

Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi:

1.      Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama.

2.      Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional.

3.      Hak khusus yang melekat pada diri perempuan uang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

4.      Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya.

5.      Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.

6.      Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

7.      Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.

Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggungjawab negara dan kewajiban asasi manusia yang meliputi:

1.      Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.      Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

3.      Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

4.      Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

Hak-hak tersebut di atas ada yang termasuk kategori hak asasi manusia yang berlaku bagi semua orang yang tinggal dan berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia, dan ada pula yang merupakan hak warga negara yang berlaku hanya bagi warga negara Republik Indonesia. Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang tercantum dalam UUD 1945 dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-undang tetapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga dapat disebut memiliki “constitutional importance” yang sama dengan yang disebut eksplisit dalam UUD 1945. Sesuai dengan prinsip “kontrak sosial” (social contract), maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendiri bertimbal-balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Demikian pula dengan kewenangan-kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh negara melalui organ-organnya juga bertimbal-balik dengan kewajiban-kewajiban konstitusional yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh setiap warga negara.

Dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 hak konstitusional warga negara ialah :

-          HAK UNTUK HIDUP

-          HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN

-          HAK MENGEMBANGKAN DIRI

-          HAK KEADILAN

-          HAK KEMERDEKAAN

-          HAK ATAS KEBEBASAN INFORMASI

-          HAK KEAMANAN

-          HAK KESEJAHTERAAN

Kurang lebih hak yang ada dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 sama dengan hak konstitusional yang terkandung didalam UU Nomor 39 thn 1999. Yang mana dalam UU Nomor 39 thn 1999, hak kontitusional ialah :

-          Hak Untuk Hidup

-          Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

-          Hak Mengembangkan Diri

-          Hak Memperoleh Keadilan

-          Hak Atas Kebebasan Pribadi

-          Hak Atas Rasa Aman

-          Hak Atas Kesejahteraan

-          Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

-          Hak Wanita

-          Hak Anak